[Quick Count] Hitung Cepat Hasil Pemilu Presiden Pilpres 2014

Hasil Pemilu Presiden 2014 Update Sahabat Sekalian pada kesempatan kali  ini akan share artikel mengenai Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014, ibarat kita ketahui Pemilihan Umum Calon Presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 9 Juli 2014. Blog akan berperan aktif menginformasikan hasil hasil pemilu 2014 nantinya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sebanyak 48 forum survei telah mendaftar ikut menyiarkan hitung cepat maupun jajak pendapat pada pelaksanaan pemilu legislatif yang akan berlangsung 9 Juli 2014. Bagi forum yang dinyatakan lolos verfikasi, KPU, selanjutnya akan memperlihatkan sertifikat.

Namun dalam mengumumkan hitung cepat nantinya, forum survei tetap terikat pada peraturan yang telah disusun dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2013. Antara lain, forum survei dihentikan mengumumkan hasil jajak pendapat terkait penerima pemilu di masa tenang. Lembaga survei harus secara terang menyatakan hasil survei bukan hasil resmi perhitungan pelaksanaan pemilu yang dilakukan KPU. Selain itu,  forum survei juga dinyatakan gres sanggup mengumumkan hasil hitung cepat dua jam sesudah pelaksanaan pemilu di Indonesia bab barat simpulan dilakukan. Artinya jikalau pencoblosan ditutup Pukul 13.00, maka hasil hitung cepat gres sanggup diumumkan Pukul 15.00 WIB. Jika aturan-aturan ini dilanggar, penyelenggara forum survei dimaksud sanggup dikenakan hukuman pidana berupa eksekusi penjara paling usang satu tahun enam bulan dan denda Rp18 juta.

Jadwal Pemilu 2014

• 16 Januari – 05 April 2014 Pelaksanaan Kampanye.
• 06-08 April 2014 Masa Tenang
• 09 April 2014 Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pemilu Legislatif).
• 26 April – 06 Mei 2014 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Nasional.
• 07-09 Mei 2014 Penetepan Hasil Pemilu Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas (PT 3%).
• 11-18 Mei 2014 Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tingkat Nasional s/d Kabupaten/Kota.
• Juni-September 2014 Peresmian Keanggotaan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
• 09 Juli 2014 Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilpres (Pemilu Presiden)
• Juli-Oktober 2014 Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Terpilih DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Qouick Count Hasil Pemilu Presiden 2014

Selamat Buat Jokowi - JK

Demikianlah artikel mengenai Hasil Pemilu Presiden 9 Juli 2014, supaya artikel ini sanggup memperlihatkan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]

Read More

Prediksi Pemenang Pilgub Sulsel

Prediksi Pemenang Pilgub Sulsel – Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini Kata Ilmu akan share artikel mengenai Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan Sulsel 2013, tepatnya pada Hari Selasa 22 Januari 2013. Pilkada Gubernur ini akan digelar di 24 kabupaten kota se sulsel, Adapun ketiga cagub yang menjadi kontestan Pilgub Sulsel 2013 adalah:

1. Ilham Arief Sirajuddin – Aziz Qahhar Mudzakkar (IA)
2. Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang (Sayang)
3. Andi Rudiyanto Asapa – Nawir Pasinringi (Garuda-Na)

Ketiga pasang calon gubernur sulsel 2013 diatas bergotong-royong rata-rata dikala ini punya jabatan, Ilham Arief Sirajuddin selaku walikota Makassar dikala ini, Azis Qahhar Mudzakkar dikala ini ialah Senator . anggota DPD RI. SYL atau Syahrul Yasin Limpo ialah Gubernur sulsel dikala ini, Agus Arifin Nu’mang ialah Wagub Sulsel Saat ini, lain lagi dengan ARA atau Andi Rudiayanto Asapa ialah Bupati Sinjai dikala ini.

Jika menakar prediksi pemenang Pilgub Sulsel 2013, maka kemungkinan besar petahana atau pasangan Sayang akan Oppo (bahasa Makassar yang artinya dobel). Semua itu Karena kinerja Gubernur Sulsel 5 tahun terakhir ini sudah ada beberapa yang terlaksana, misalkan Keseatan Gratis, Warga sulsel sudah menikmati kesehatan gratis atau mendapat pelayanan di Rumah sakit tanpa harus membayar, jadwal Sayang lainnya yang dirasa cukup berhasil ialah Pendidikan Gratis, Dimana dibeberapa tempat di sulsel sudah melaksnakan Pendidikan gratis hingga SMA, dan mulai awal tahun 2013 ini, seluruh kabupaten kota di Sulsel akan mencicipi Pendidikan Gratis hingga tingkat SMA, disamping itu keberhasilan lainnya ialah Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Agus Ariin Nu’mang mendapat banyak sekali penghargaan dari pemerintah Pusat, itu semua menjadi materi pertimbangan rakyat sulsel untuk menggolkan kembali Paket Sayang 2.

Namun diluar dari prediksi diatas, sanggup saja IA menjadi Gubernur Sulsel tahun 2013, atau Garudana pun sanggup jadi sang pemenang dari Pesta Demokrasi Sulsel 22 januari 2013 nanti.

Yang Jelasnya partai Pendukung beserta Ormas akan memaksimalkan kinerja untuk mensosialisasikan keberhasilan SAYANG untuk menggolkan kembali SAYANG Jilid II. Dari data KPU Sulsel, pemilih terdaftar sebanyak  6.279.350 pemilih untuk Pilkada Gubernur 2013 ini. Dari 24 Kabupaten Kota di Sulsel, maka Kota Makassar sebagai capital city Propinsi Sulsel mempunyai 1.046.285 pemilih, artinya ketiga pasang cagub/cawagub Sulsel, yakni Sayang, IA dan garudana mesti memakai segala pendekatan simpatik biar meraup bunyi terbesar di Kota Makassar ini, disamping mengumpulkan bunyi di 23 kabupaten kota se sulsel.

Akhirnya dibalik prediksi diatas, maka yang menjadi penentu dari kemenangan pasangan alon Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel 2013, laba dari masing-masing calon diatas alasannya ialah rata-rata mereka yang masuk calon sudah menduduki jabatan public, jadi setidaknya sudah ada barometer yang sanggup dijadikan oleh pemilih untuk menentukan calon Gubernur dan wakil gubernurnya.

Demikianlah artikel mengenai Prediksi pemenang Pilgub 2013 Sulsel, semoga artikel ini sietidaknya sanggup memebrikan inormasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]

Read More

Penyimpangan Pada Demokrasi Terpimpin

Penyimpangan Pada Demokrasi Terpimpin Sahabat Sekalian, pada kesempatan kali ini akan membuatkan artikel mengenai beberapa penyimpangan yang diambil pada ketika kekuasaan masa orde usang atau masa demokrasi Terpimpin. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai berikut.

Kedudukan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lantaran MPRS  tunduk kepada Presiden. Presiden memilih apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

Pembentukan MPRS

Presiden juga membentuk MPRS menurut Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat mempunyai anggota-anggota yang duduk di MPR.

Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat  :

• Setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Setia kepada usaha Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.
• Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.
• Tugas MPRS terbatas pada memutuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pembubaran dewan perwakilan rakyat dan Pembentukan DPR-GR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan lantaran dewan perwakilan rakyat menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran dewan perwakilan rakyat dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran menurut Undang-Undang Dasar 1945 presiden tidak sanggup membubarkan DPR.

Tugas dewan perwakilan rakyat GR yakni sebagai berikut.

• Melaksanakan manifesto politik
• Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
• Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibuat menurut Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS yakni memberi tanggapan atas pertanyaan presiden dan mengajukan seruan kepada pemerintah.

Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden lantaran presiden yakni ketuanya. Hal ini disebabkan lantaran DPAS yang mengusulkan dengan bunyi bundar supaya pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN menurut Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol yakni USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibuat menurut Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan impian proklamasi dan impian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya yakni menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional yakni sebagai berikut.

• Menyelesaikan Revolusi Nasional
• Melaksanakan Pembangunan
• Mengembalikan Irian Barat

Pembentukan Kabinet Kerja

Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini yakni sebagai berikut.

• Mencukupi kebutuhan sandang pangan
• Menciptakan keamanan negara
• Mengembalikan Irian Barat.

Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom

Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer mengakibatkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan aliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham banyak sekali golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan mendapatkan dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan aliran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden lantaran bila menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.

Kelompok yang kritis terhadap aliran Nasakom yakni kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan aliran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut mengakibatkan aliran Nasakom menyimpang dari aliran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

Adanya aliran RESOPIM

Tujuan adanya aliran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) yakni untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.

Inti dari aliran ini yakni bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.

Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya santunan pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

TNI dan Polisi Republik Indonesia disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya pribadi berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

Penataan Kehidupan Partai Politik

Pada masa demokrasi Parlementer, partai sanggup melaksanakan acara politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, contohnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang berpengaruh tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat yakni lantaran sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

Arah Politik Luar Negeri

Bahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia yakni politik bebas aktif sesuai yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti tidak memihak salah satu blok (barat/timur), sedangkan aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati negara-negara blok timur dan konfrontasi terhadap negara-negara blok barat. Perubahan arah ini disebabkan oleh 

• Faktor dalam negeri : dominasi PKI dalam kehidupan politik
• Faktor luar negeri : perilaku negara-negara Barat yang kurang simpati dan tidak mendukung terhadap usaha bangsa Indonesia.

Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis menyerupai negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan ihwal Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)

Nefo merupakan kekuatan gres yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefo merupakan kekuatan usang yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Untuk mewujudkan Nefo maka dibuat poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di lembaga internasional menjadi sempit lantaran hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

Politik Konfrontasi Malaysia

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan lantaran pemerintah tidak baiklah dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.

• Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
• Bantu usaha rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat memperlihatkan adanya campur tanggan Indonesia pada problem dalam negeri Malaysia.

Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden lantaran dia menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang sanggup menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diperlukan sanggup menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB lantaran Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Politik Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah ekspansi Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB memperlihatkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.

GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

Kekuasaan Presiden Adalah Segalanya

Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:

• Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
• Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas seruan DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.
• Inti Manipol yakni USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
• Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.
• Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.
• Presiden berusaha membuat kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara Tentara Nasional Indonesia dengan Parpol.
• Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

Demikianlah Artikel sejarah yang membahas mengenai Penyimpangan Pada masa Demokrasi Terpimpin, semoga artikel ini sanggup menawarkan warta yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]

Read More

Green Book: Fatwa Muammar Khadafy

Green Book: Pemikiran Muammar Khadafy – Sahabat, tidak sedikit dari kita yang hanya “membenci” Muammar Khadafy versi pemberitaan dari media antek-antek Barat. nah pada kesempatan kali ini, Blog ini ingin share wacana pemikiran-pemikiran Muammar khadafy yang dituangkan dalam buku hasil karangannya yang dia beri nama Green book. Green book sendiri berjudul versi aslinya Al-Kitab Al Akhdar, dan juga telah diterjemahkan dalam bentuk buku yang berjudul Menapak jalan Revolusi.

Versi Digital Green Book dalam bahasa Inggris yang sanggup di Download DISINI. Buku Green Book hasil karya Sang Kolonel Muammar Khadafy dalam terjemahan bahasa indonesia sanggup anda Download DISINI.

Terlepas dari pencitraan media Barat tersebut. Buku Kadafi ini bahwasanya memperlihatkan gambaran lain wacana sosoknya sebagai seorang pemikir dan pembangun konsepsi perubahan sosial dan demokrasi yang sungguh-sungguh bagi bangsanya. Buku Kadafi ini perlu diapresiasi sehubungan gejolak politik yang sedang berlangsung di negara yang dipimpinnya, sebab selain dengan sempurna menyingkap sisi lain dari Muammar Khadafy yang ternyata juga seorang pemikir sosial, juga sebab biasa dianggap memperlihatkan kemungkinan ruang untuk merefleksikan banyak sekali perubahan sosial di daerah lain. Karena segenap pergumulan pemikiran, praktek kenegaraan dan kehidupan sosial politik yang dikembangkan dan diujicobakan Khadafy terefleksi dalam buku ini.

Intisari dari buku Green Book

Pertama, demokrasi. Ia menolak sistem perwakilan yang diklaim sebagai bentuk demokratisasi. Alasannya, ke dau lat an rakyat tidak sanggup dijalankan de ngan sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat hanya sanggup dilakukan rakyat sendiri. Karena itu, Khadafy menolak parlemen, partai, dan pemilihan umum atau referendum.

Jalan keluarnya, berdasarkan Khadafy, harus dibuat kongres rakyat dan komite rakyat. Awalnya, suatu komunitas rakyat masing-masing membentuk kongres rakyat utama, lengkap de ngan sekretariat nya. Sekretariat ini kemudian bantu-membantu membentuk kongres rakyat. Maka, roda manajemen dijalankan forum ini yang bertanggung jawab pada kongres rakyat utama.

Kedua, Khadafy juga tidak setuju dengan inti dari kapitalisme, yakni kepemilikan pribadi. Alasannya, akan membuka pe luang tak terbatas bagi individu untuk memuaskan kebutuhannya. Sehingga, akan terjadi eksploitasi insan oleh insan dalam masyarakat kapitalis. Khadafy lebih menentukan memperlihatkan tanggung ja wab pemerataan kekayaan kepada rakyat.

Ketiga, untuk menghadapi penyakitpenyakit sosial, jawabannya terletak pada keluarga. Keluarga bagi Khadafy merupakan basis sosial utama bagi masyarakat. Negara sangat ditentukan oleh dinamika suatu keluarga, yang kemudian meluas dalam suku dan bangsa.

Lewat buku tersebut sanggup menelaah secara pribadi pokok-pokok pikiran seorang kolonel yang pernah melaksanakan ku deta di negerinya. Khadafy sanggup dilihat se bagai sosok kontroversial sekaligus diktator di negerinya sendiri. Tetapi di sisi lain, ia juga sosok yang memperlihatkan keadil an bagi rakyat Libya. Tentu saja jikalau dilihat dari konteks sejarah Libya di masa kemudian ketika rakyat terbelengu oleh monarki otoriter yang dijalankan penguasa Raja Idris kala itu.

Membaca Khadafy tak sanggup dilepaskan dari konflik Perang Dingin antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet dan Blok Barat yang arsiteki Amerika Serikat. Berakhirnya Perang Dingin itu, Muammar khadafy mencatatkan dirinya dalam lembaran sejarah dunia sebagai salah satu tokoh dunia yang berhasil membuat eksperimen so sialisme di negaranya. Ia layaknya Fidel Castro dan Che Gueva ra yang juga mempraktikkan sosialisme di Kuba atau Daniel Or tega di Nikaragua, berdasarkan tafsiran sosialismenya masing- masing. Khadafy tak peduli media Barat sering menggolongkannya sebagai seorang teroris yang mengukudeta pemerintahan yang sah dan bahkan memberi ruang bagi pelatihan-pelatihan militer untuk acara terorisme. Bagi Barat, Khadafy yaitu orang abnormal yang lebih menentukan hidup dan mendapatkan tamutamunya di tenda. Khadafy dianggap tidak berbudaya dan mengidap penyakit kejiwaaan.

Demikianlah Sedikit wacana buku karangan mendiang Sang Kolonel Muammar khadafy, Mari kita pelajari berrsama, dang mengupas pemikiran-pemikaran beliau.[am]

Read More