Penyimpangan Pada Demokrasi Terpimpin Sahabat Sekalian, pada kesempatan kali ini akan membuatkan artikel mengenai beberapa penyimpangan yang diambil pada ketika kekuasaan masa orde usang atau masa demokrasi Terpimpin. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai berikut.
Kedudukan Presiden
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lantaran MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden memilih apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS menurut Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat mempunyai anggota-anggota yang duduk di MPR.
Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :
- Setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Setia kepada usaha Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.
- Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.
- Tugas MPRS terbatas pada memutuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pembubaran dewan perwakilan rakyat dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan lantaran dewan perwakilan rakyat menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran dewan perwakilan rakyat dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran menurut Undang-Undang Dasar 1945 presiden tidak sanggup membubarkan DPR.
Tugas dewan perwakilan rakyat GR yakni sebagai berikut.
- Melaksanakan manifesto politik
- Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
- Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibuat menurut Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS yakni memberi tanggapan atas pertanyaan presiden dan mengajukan seruan kepada pemerintah.
Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden lantaran presiden yakni ketuanya. Hal ini disebabkan lantaran DPAS yang mengusulkan dengan bunyi bundar supaya pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN menurut Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol yakni USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibuat menurut Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan impian proklamasi dan impian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya yakni menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional yakni sebagai berikut.
- Menyelesaikan Revolusi Nasional
- Melaksanakan Pembangunan
- Mengembalikan Irian Barat
Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini yakni sebagai berikut.
- Mencukupi kebutuhan sandang pangan
- Menciptakan keamanan negara
- Mengembalikan Irian Barat.
Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer mengakibatkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan aliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.
Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham banyak sekali golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan mendapatkan dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan aliran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden lantaran bila menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.
Kelompok yang kritis terhadap aliran Nasakom yakni kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan aliran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut mengakibatkan aliran Nasakom menyimpang dari aliran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.
Adanya aliran RESOPIM
Tujuan adanya aliran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) yakni untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.
Inti dari aliran ini yakni bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Sukarno.
Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya santunan pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polisi Republik Indonesia disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya pribadi berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.
Penataan Kehidupan Partai Politik
Pada masa demokrasi Parlementer, partai sanggup melaksanakan acara politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, contohnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.
Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah terutama presiden. Kedudukan presiden yang berpengaruh tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat yakni lantaran sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.
Arah Politik Luar Negeri
Bahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia yakni politik bebas aktif sesuai yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti tidak memihak salah satu blok (barat/timur), sedangkan aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati negara-negara blok timur dan konfrontasi terhadap negara-negara blok barat. Perubahan arah ini disebabkan oleh
- Faktor dalam negeri : dominasi PKI dalam kehidupan politik
- Faktor luar negeri : perilaku negara-negara Barat yang kurang simpati dan tidak mendukung terhadap usaha bangsa Indonesia.
Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis menyerupai negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan ihwal Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)
Nefo merupakan kekuatan gres yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefo merupakan kekuatan usang yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Untuk mewujudkan Nefo maka dibuat poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di lembaga internasional menjadi sempit lantaran hanya berpedoman ke negara-negara komunis.
Politik Konfrontasi Malaysia
Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan lantaran pemerintah tidak baiklah dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.
- Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
- Bantu usaha rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat memperlihatkan adanya campur tanggan Indonesia pada problem dalam negeri Malaysia.
Politik Mercusuar
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden lantaran dia menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang sanggup menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.
Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diperlukan sanggup menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB lantaran Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Politik Gerakan Non-Blok
Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah ekspansi Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB memperlihatkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.
GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.
Kekuasaan Presiden Adalah Segalanya
Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:
- Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
- Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas seruan DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.
- Inti Manipol yakni USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
- Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.
- Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.
- Presiden berusaha membuat kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara Tentara Nasional Indonesia dengan Parpol.
- Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).
Demikianlah Artikel sejarah yang membahas mengenai Penyimpangan Pada masa Demokrasi Terpimpin, semoga artikel ini sanggup menawarkan warta yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]
